Syarat dan Ketentuan Layanan

Terakhir diperbarui: November 2026 • Sesuai Regulasi Bank Indonesia (BI) & Ketentuan Anti Pencucian Uang (APU-PPT)

Selamat datang di KitaPay. Dengan mendaftar, mengakses, atau menggunakan layanan KitaPay, Anda (selanjutnya disebut sebagai “Merchant” atau “Pengguna”) menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan ini. Apabila Anda tidak menyetujui sebagian atau seluruh ketentuan ini, Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan platform kami.

1Layanan KitaPay

KitaPay adalah platform penyedia solusi link pembayaran dan agregasi transaksi digital yang memfasilitasi Merchant untuk menerima pembayaran secara daring dari pelanggan melalui kode QRIS Dinamis dan saluran pembayaran digital resmi lainnya.

Pemrosesan dana, lisensi perantara pembayaran, serta penerbitan QRIS diselenggarakan dan diawasi melalui kemitraan dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) resmi yang telah berizin dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia (BI).

2Pendaftaran Akun dan Verifikasi (KYC)

  • Merchant wajib memberikan data identitas, data usaha, dan rekening bank penampung yang sah, valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  • KitaPay berhak meminta dokumen tambahan (KTP, NPWP, NIB, foto tempat usaha) dan melakukan verifikasi berkala dalam rangka prinsip Know Your Customer (KYC).
  • Merchant bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan akun, kata sandi, dan API Key miliknya. Segala aktivitas transaksi yang dilakukan melalui kredensial Merchant dianggap sah atas nama Merchant.

3. Aktivitas Bisnis dan Transaksi yang Dilarang Keras

Kebijakan Tanpa Toleransi (Zero Tolerance Policy)

Merchant dilarang keras menggunakan platform KitaPay untuk memproses, memfasilitasi, atau menerima dana dari aktivitas ilegal berikut:

Judi Online (Judol) & Taruhan

Segala bentuk perjudian daring, kasino virtual, taruhan olahraga, slot online, togel, maupun situs lotere yang dilarang undang-undang.

Skema Ponzi & Investasi Bodong

Skema piramida, money game, arisan berantai, robot trading tanpa izin, atau penghimpunan dana publik tanpa izin resmi OJK/Bappebti.

Penipuan & Kejahatan Siber

Aktivitas phishing, penipuan e-commerce, rekayasa sosial, pemalsuan identitas, transaksi fiktif (*gesek tunai/gestun*), atau manipulasi voucher.

Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme

Penghimpunan dana tanpa izin, penyamaran uang hasil tindak pidana, atau aktivitas apa pun yang bertentangan dengan UU TPPU dan TPPT.

Larangan juga mencakup perdagangan narkotika, senjata api/tajam ilegal, barang selundupan, produk bajakan yang melanggar Hak Cipta, serta materi pornografi/asusila.

4Pengawasan Transaksi, Pembekuan Akun, dan Penegakan Hukum

Untuk menjaga integritas ekosistem pembayaran dan memenuhi kepatuhan regulasi Bank Indonesia:

  • Hak Pembekuan (*Freeze*): KitaPay berhak secara sepihak dan seketika menangguhkan layanan, memblokir API, atau membekukan akun Merchant tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila terdeteksi transaksi mencurigakan (*suspicious transactions*) atau pelanggaran terhadap larangan aktivitas bisnis.
  • Penahanan Dana (*Hold Settlement*): Dana transaksi yang diduga berkaitan dengan penipuan, judol, atau pencucian uang akan ditahan (*hold*) selama proses investigasi internal maupun investigasi pihak perbankan/upstream gateway hingga batas waktu yang ditentukan.
  • Pelaporan ke Otoritas: KitaPay berhak dan berkewajiban melaporkan data Merchant, riwayat transaksi, dan bukti digital terkait kepada Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Satgas Waspada Investasi / OJK, serta Bank Indonesia.
AES 256

5. Standar Enkripsi Keamanan Data AES-256

Standar enkripsi data AES-256

Seluruh data sensitif yang disimpan pada basis data KitaPay maupun yang dikomunikasikan melalui API dilindungi menggunakan standar enkripsi AES-256:

  • Enkripsi Data Sensitif (At-Rest): Nomor rekening pencairan merchant, kredensial kunci rahasia (*Secret Key*), dan kunci penandatanganan webhook dienkripsi menggunakan algoritma AES-256-GCM (Galois/Counter Mode) dengan kunci simetris 256-bit dan authentication tag untuk mencegah manipulasi data.
  • Enkripsi Komunikasi Jalur (In-Transit): Seluruh pertukaran data antara klien, merchant, dan gateway KitaPay diwajibkan menggunakan protokol HTTPS dengan cipher suite 256-bit.

6. Biaya Pemrosesan Transaksi (Penyesuaian Regulasi BI)

Ketentuan Penamaan Biaya:

Sesuai dengan ketentuan dan pedoman terbaru dari Bank Indonesia (BI), istilah Merchant Discount Rate (MDR) telah ditiadakan dan disesuaikan secara resmi menjadi Biaya Pemrosesan Transaksi (*Transaction Processing Fee*).

Atas penyediaan sistem penerimaan pembayaran QRIS, KitaPay memotong Biaya Pemrosesan Transaksi transparan sesuai tiering nominal resmi yang berlaku:

Kategori TransaksiRentang NominalBiaya Pemrosesan
Tier 1 (Mikro & Standar)Rp 1 – Rp 100.000Rp 1.500 flat
Tier 2 (Reguler)Di atas Rp 100.0001,5% per transaksi

Fitur Pembebanan Biaya: Merchant memiliki pilihan konfigurasi untuk menanggung biaya pemrosesan transaksi atau membebankannya kepada pelanggan (*charge fee to customer*) secara transparan saat pembuatan link pembayaran atau tagihan.

7. Penarikan Dana (Withdrawal & Settlement)

Saldo hasil transaksi yang telah berstatus sukses (*PAID*) dapat dicairkan oleh Merchant ke rekening bank atau dompet digital terdaftar dengan ketentuan:

  • •

    Pencairan Instan: Diproses dalam waktu 1-15 menit. Penarikan ke Bank Jago gratis 3x setiap bulan (kemudian Rp 2.000/transaksi). Penarikan ke bank lain dan e-wallet dikenakan biaya administrasi jaringan sebesar Rp 2.000 per transaksi.

  • •

    Penarikan Terjadwal: Diproses secara otomatis setiap hari Jumat/Sabtu bebas biaya admin (Rp 0) ke rekening bank terdaftar di seluruh Indonesia.

  • •

    Verifikasi Rekening: Nama pemilik rekening bank tujuan pencairan harus sesuai dengan nama entitas atau identitas pemilik akun Merchant yang telah diverifikasi pada tahap KYC.

8Batasan Tanggung Jawab & Force Majeure

KitaPay tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kegagalan transaksi akibat gangguan jaringan perbankan nasional, pemeliharaan sistem upstream payment gateway, kesalahan input data oleh Merchant/pembeli, atau kondisi Force Majeure (bencana alam, huru-hara, kebijakan moneter pemerintah baru).

Butuh Bantuan atau Pertanyaan Hukum?

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai Syarat dan Ketentuan ini atau ingin melaporkan indikasi penyalahgunaan layanan, hubungi tim kepatuhan kami melalui email resmi:

[email protected] • Bagian dari RINZ GROUP INOVASI